Pedoman Pemberitaan Media Siber

oleh

Kemerdekaan kemerdekaan, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

 

Media siber memiliki karakter khusus sehingga diperlukan agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

Ruang Lingkup

  1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau syarat, dan bentuk lain.

Verifikasi dan keberimbangan berita

  1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui pengungkit.
  2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan pengungkit pada berita yang sama untuk mengurus prinsip dan keberimbangan.
  3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
  • Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang kedekatan;
  • Sumber berita yang pertama adalah sumber yang menjelaskan identitasnya, kredibel dan kompeten;
  • Berita subyek yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat diwawancarai;
  • Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan pengungkit lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu Ciptanya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
  1. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib diperbarui pengungkit pengungkit, dan setelah pengungkit ditemukan, hasil pengungkit dicantumkan pada berita pemutakhiran (pemutakhiran) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

Isi Buatan Pengguna (Konten Buatan Pengguna)

  1. Media wajib diisi syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
  2. Siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan pendaftaran dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
  3. Dalam registrasi tersebut, media yang mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
  4. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
  5. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian yang terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menghapus tindakan kekerasan;
  6. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan gender dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  7. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
  8. Media siber wajib menyediakan konten pengaduan Isi Buatan Pengguna yang melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang mudah diakses pengguna.
  9. Siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
  10. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi.